Pojok Hukum: Apakah ngerekam razia perlu ijin dulu???……

image

Assalamu’alaikum wr.wb
Lagi asiek blogwalking ternyata pada sibuk bahas launching yamaha N-Max sama rame masalah merekam perbuatan Polisi yang tidak benar saat bertugas di lapangan. Disini yang menjadi sorotan utama saya adalah aksi merekam perbuatan Polisi tersebut. Untuk link videonya sobat bikers bisa lihat Disini.
Oke sebagai ilustrasi untuk memudahkan begini ceritanya suatu ketika si Bejo terkena razia rutin yang biasa diadakan di jalan umum tersebut untungnya si Bejo kelengkapan berkendara lengkap. Saat akan jalan si Bejo melihat gelagat kurang baik dari salah seorang anggota yang menilang seseorang di depannya. Dimana sang korban merasa tidak memliki kesalahan tapi sang oknum mencari celah agar bisa menilang sang korban. Sejurus kemudian si Bejo mengeluarkan ponselnya dan menyalakan mode rekam dengan kamera ponselnya. Kemudian anggota yang lain melihat aksi si Bejo tersebut kemudian melarang si Bejo untuk merekam bahkan menggertak dan mengancam atas perbuatan si Bejo tersebut. Sang oknum mengatakan harus ijin klo ingin merekam apa yang dilakukan oleh aparat kalo gak ijin bakal dipenjarakan tapi si Bejo gak kalah akal dalihnya adalah demi penegakan hukum di indonesia. Dimana dari Kepolisian pun meminta masyarakat untuk aktiv turut serta demi memperbaiki citra Polisi.

go image

Naah……dari ilustrasi tersebut kita bicara dalam konteks merekam polisi nakal aja ya. Sobat bikers bisa lihat dalam UU ITE No. 11 Th. 2008 pasal 31 yang berbunyi yaitu:
Pasal 31ayat 1: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
Pasal 31 ayat 2: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan atau penghentian Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
Bila merujuk pada Pasal tersebut maka tindakan si Bejo melanggar hukum dan dapat kenakan sanksi pidana dengan ancaman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp800 juta rupiah dapat dilihat pada Pasal 47 UU ITE. Tapi si Bejo masih bisa melakukan pembelaan diri atas perbuatannya hal ini tertuang dalam Pasal 31 ayat 3: Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat1 dan ayat 2, intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
Pasal 31 ayat 4: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 31 ayat 3 di atas emang nggak secara explicit mendukung orang-orang biasa atau sipil untuk melakukan perekaman dalam bentuk video, tapi itu bisa dijadikan dasar hukum yg kuat kalo kita emang mau merekam kegiatan razia oknum polisi yg menyimpang. Seperti yg sudah dikatakan, razia itu bersifat umum alias tidak ada yg dirahasiakan, jadi ‘seharusnya’ tdk ada yg dirugikan kalo ada yang mendokumentasikannya dalam bentuk video atau pun gambar.
Mengenai ijin ke institusi penegak hukum seperti kepolisian ataupun kejaksaan sebelum merekam. Di ayat 3 tidak disebutkan harus meminta ijin dulu. Lebih tepatnya “permintaan”……Kalo dibahas secara harfiah jelas sudah banyak permintaan dari institusi penegak hukum, salah satunya ya dari instansi Kepolisian itu sendiri yang menghimbau masyarakat untuk turut serta bersikap aktif melapor jika menemukan ‘Polisi nakal’. Lagipula perekaman dilakukan di tempat umum dan tidak menyangkut privasi sang oknum Polisi. Toh kan sebagai warga negara yang baik kita juga diminta untuk berperan aktiv bila ada oknum Polisi yang nakal.
Oke sobat bikers terima kasih sudah menyempatkan waktunya mampir ke warung saya bila ada yang ingin menambahkan ataupun mengkoreksi silahkan saja karna saya pun masih belajar juga.
Wassalamu’alaikum wr.wb

source site image

32 Comments

  1. “intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik”
    “intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik”
    kok gak nyambung ya?
    ngerekam kan gak termasuk dalam hal diatas

      • kalo jawaban dari judul artikel saya kurang kurang tau pastinya gimana
        mungkin kaya tulisan yg ada di gambar yg diatas “ngerekam polisi di tempat umum selama tidak mengganggu pekerjaan/aktifitasnya secara fisik ya gak masalah”
        yang jelas kurang pas kalo pake UU ITE pasal 31, karena itu kaitannya sama intersepsi(menyadap, mengambil, mencuri, dsb) informasi digital

  2. Menurut saya tindakan dokumentasi dalam bentuk apapun itu sah sah saja selama tidak ada modifikasi data lagipula sekarang kalau hanya melaporkan kegiatan razia ilegal saja tanpa adanya bukti otentik sama saja omong kosong, jadi menurut saya undang undang ITE dan himbauan polisi tersebut secara nggak langsung seperti menjebak masyarakat, jadi sebetulnya mau polisi itu apa ? Kalau saya selama tindakan saya itu bertujuan baik ya lakukan saja, nggak usah takut, memang jalan hidup kita yang ngatur itu polisi ? Mentang mentang pakai seragam dan yang membuat aturan hukum lantas bisa kebal hukum, bagi saya mungkin hukum dunia anda bisa modifikasi tapi hukum akhirat anda tak bisa negosiasi

  3. Salam biker melek hukum.
    UU ITE dipakai sebagai dalih dari sekelompok oknum dalam melarang pendokumentasian suatu kegiatan/kejadian?
    Sedikit kontradiktif tapi sebagai seorang yang bodoh hukum, izinkan saya ikut memberikan informasi/masukan atas tajuk di halaman ini.

    Pertama
    -Kegiatan yang didokumentasikan, terjadi/berlaku bukan di area tertutup/area terbatas.
    Cth area terbatas: SPBU atau Area latihan militer atau rumah ibadah atau rumah sakit.

    -Kegiatan yang didokumentasikan, berlangsung/terjadi tanpa ada pemberitahuan (tanda larangan yang dapat dibaca secara jelas & dimegerti) untuk tidak boleh direkam/didokumentasikan.
    Cth tanda larangan: di SPBU atau Area latihan militer.

    Mencoba menelaah lokasi/tempat kejadian, proses penindakan tindak pidana ringan pelanggaran lalu lintas (tipiring) dilakukan di jalan umum. Artinya berada di area umum terbuka dan bukan area terbatas bagi sebagaian orang. Siapa saja dapat mempergunakan haknya untuk melakukan perekaman/dokumentasi suatu kejadian di tempat terbuka karena tempat tersebut adalah bukan lokasi yang terbatas/tertutup bagi sebagian orang.

    Kedua
    Pengambilan foto/video pada saat kejadian tersebut belum dapat dikategorikan sebagai tindak penyebaran dokumentasi elektronik.
    Siapa yang tahu kalau sang pengambil foto/video tersebut akan menyebarkannya? Siapa tahu hanya untuk konsumsi pribadi?

    Ketiga
    Seluruh warga negara berhak ikut serta mengawasi kinerja dari aparat negara. Sudah bukan zamannya lagi main sembunyi-sembunyi. Sekarang zamannya transparasi.

    Jadi…..berdasarkan pemahaman saya selaku orang awam yang bodoh mengenai hukum, kejadian pendokumentasian kegiatan pemeriksaan surat-surat kendaraan dan/atau proses penindakan terhadap para pelanggar aturan lalu lintas tidaklah dapat dilarang bahkan ditanyakan izinnya. Karena belum ada dasar hukum yang mengatur mengenai pelarangan pengambilan foto/video atas suatu kejadian yang terjadi di area bebas bagi umum.

    Salam biker.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*