Pernahkah Sobat membayangkan, setelah melewati masa-masa sulit perceraian, Sobat masih harus berhadapan dengan masalah pembagian harta gono-gini? Sayangnya, tidak jarang seorang istri yang sudah sah bercerai tetapi masih harus menghadapi masalah baru ketika suami tak mau membagi harta gono-gini kepada dirinya. Padahal, hukum di Indonesia secara tegas melindungi hak istri atas harta gono-gini. Jadi, bagaimana … [Read more…]
Dalam istilah hukum keluarga, rujuk bukanlah suatu hal asing dan baru dikalangan masyarakat. Banyak pasangan yang memilih untuk rujuk setelah melakukan proses perceraian yang panjang. Namun, dalam praktiknya terdapat beberapa syarat dan ketentuan khusus yang harus dipenuhi sebelum dilakukannya proses rujuk. Artikel ini akan membahas secara tuntas mengenai syarat, prosedur, dan cara rujuk setelah akta … [Read more…]
Saat sebuah perusahaan atau perorangan dinyatakan pailit, seringkali muncul istilah kurator dan hakim pengawas. Namun, apa sebenarnya peran mereka? Apa perbedaan keduanya, dan mengapa mereka sangat penting dalam proses kepailitan? Artikel ini akan mengupas tuntas mengenai apa itu kurator, tugas, dan wewenang mereka, serta hubungannya dengan hakim pengawas. Memahami peran masing-masing akan memberikan gambaran yang … [Read more…]
Dalam dunia ketenagakerjaan, istilah kontrak paruh waktu sudah menjadi suatu hal yang umum dan banyak diterapkan di berbagai sektor. Keberadaan kontrak ini sangat krusial untuk mewujudkan lingkungan kerja yang lebih fleksibel namun tetap melindungi hak dan kewajiban Sobat pekerja paruh waktu, agar tidak terjadi kesenjangan perlakuan dibanding pekerja penuh waktu. Nah, agar tidak terjadi kesalahpahaman … [Read more…]
Dalam dunia hukum, Sobat mungkin pernah mendengar kutipan berbahasa Latin yang terdengar asing namun penuh akan makna mendalam. Kutipan seperti itu biasa dikenal dengan nama adagium hukum. Adagium adalah istilah dalam bidang hukum yang biasanya digunakan oleh para praktisi hukum ketika sedang beracara, tetapi sebenarnya penggunaan adagium tidak hanya sebagai bahan retorika tetapi juga seringkali … [Read more…]
Dalam sistem hukum pidana, terdapat beberapa unsur pelengkap yang berperan penting dalam proses penegakan hukum. Salah satu diantaranya berkaitan dengan sifat batin seseorang atau biasa disebut dengan istilah mens rea. Memahami mens rea sangat krusial dalam proses penegakan hukum karena unsur ini berhubungan erat dengan pertanggungjawaban seseorang. Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan mens rea? … [Read more…]
Apa Itu Togel Online Namatoto? Togel adalah singkatan dari “Toto Gelap”, sebuah permainan tebak angka yang sudah lama dikenal di berbagai negara, terutama di Asia. Versi online-nya memungkinkan pemain memasang angka lewat situs atau aplikasi, tanpa perlu bertemu langsung dengan bandar. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja. Cara Kerja Togel Online Secara umum, pemain … [Read more…]
Hak prerogatif adalah hak istimewa yang dimiliki oleh kepala negara atau presiden. Pada 31 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto menggunakan hak prerogatif dengan memberikan abolisi untuk Tom Lembong, serta amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan 1.116 terpidana lainnya dari berbagai macam kasus. Langkah ini disebut sebagai upaya untuk mempersatukan bangsa. Namun, apa sebenarnya hak prerogatif itu? … [Read more…]
Pakta integritas adalah istilah yang sering dikaitkan dengan sikap dan kinerja pejabat. Maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (“KKN”) dalam sistem pemerintahan di Indonesia menjadi suatu hambatan besar dalam upaya untuk membangun kembali kepercayaan publik di tengah masyarakat yang semakin kritis terhadap sistem penyelenggaraan negara. Dimana kondisi ini menuntut adanya sebuah langkah konkret dari para … [Read more…]
Pernahkah Sobat mendengar seseorang dilaporkan ke polisi hanya karena dianggap melakukan “perbuatan tidak menyenangkan”? Istilah ini sempat begitu populer di kalangan Aparat Penegak Hukum karena dianggap sebagai pasal karet yang membuka peluang adanya kriminalisasi dalam proses penyelesaian perkara. Hingga akhirnya melalui Putusan Nomor 1/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa frasa “perbuatan tidak menyenangkan” tidak lagi … [Read more…]