Menteri PPPA: Negara Hadir Lindungi Perempuan dan Anak

AXIALNEWS.id | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, meresmikan Gedung Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Dharmasraya, serta Rumah Perlindungan Sementara (RPS) Kabupaten Sijunjung, Rabu (18/2/2026).

Dalam sambutannya di Muaro Sijunjung, Menteri Arifah menegaskan bahwa penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak di Sumatera Barat tidak bisa ditunda. Peresmian ini menjadi gerbang utama dalam memastikan negara hadir dengan layanan yang terintegrasi, profesional, dan berpihak pada korban.

“Peresmian gedung ini bukan sekadar seremoni, melainkan simbol komitmen konkret pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan yang cepat, komprehensif, dan berperspektif korban,” ujar Menteri PPPA.

Gedung UPTD PPA yang diresmikan telah menjalani renovasi dan dilengkapi sarana prasarana melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang PPA Tahun 2025. Di Provinsi Sumatera Barat, terdapat empat daerah penerima DAK Fisik PPA, yakni:

• Provinsi Sumatera Barat
• Kabupaten Dharmasraya
• Kabupaten Lima Puluh Kota
• Kabupaten Sijunjung

Kabupaten Sijunjung memperoleh alokasi terbesar senilai Rp5,07 miliar untuk renovasi serta pemenuhan sarana prasarana UPTD PPA dan RPS. Selain DAK Fisik, dukungan juga diberikan melalui DAK Non Fisik Bidang PPA Tahun Anggaran 2025 dan 2026 bagi belasan kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Selain peresmian, Menteri PPPA menggelar dialog bersama jajaran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan. Dalam diskusi tersebut, terungkap sejumlah tantangan dalam penguatan layanan perlindungan, antara lain:

• Keterbatasan SDM: Kurangnya psikolog klinis sebagai garda terdepan pendampingan korban.
• Kapasitas APH: Perlunya peningkatan kapasitas Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) agar lebih sensitif dan cepat.

Menteri PPPA mendorong optimalisasi peran Bundo Kanduang sebagai kekuatan kultural di Sumatera Barat dalam pencegahan TPKS berbasis nilai adat. Di sektor pendidikan, ia menekankan pentingnya peran guru melalui skema pengurangan waktu ajar selama dua jam yang dialokasikan khusus untuk pembinaan karakter dan pendampingan siswa sebagai langkah preventif.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menekankan bahwa keluarga adalah pilar utama pembangunan daerah. Menurutnya, penguatan ketahanan keluarga harus berjalan beriringan dengan sistem perlindungan yang komprehensif.

Senada dengan hal tersebut, Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa fasilitas ini merupakan penguatan sistem layanan yang nyata bagi masyarakat.

“Kehadiran fasilitas tersebut bukan sekadar pembangunan infrastruktur, melainkan penguatan sistem layanan yang berpihak pada korban,” pungkas Benny.

Editor: M. Nuh