Aksi Demo Mahasiswa UNU Bangil Dihadang, BEMPAS Raya Kecam Pembungkaman

AXIALNEWS.id | Aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Bangil yang tergabung dalam Kabinet Samasta berakhir tegang, Kamis (9/4/2026). Ratusan mahasiswa dihadang dan diblokade oleh gabungan massa dari berbagai Badan Otonom (Banom) NU tepat di depan Graha PCNU Bangil.

Blokade rapat tersebut memicu adu argumen alot lantaran mahasiswa dilarang masuk ke area kampus mereka sendiri untuk menyuarakan aspirasi. Dalam insiden itu, salah satu oknum massa penjaga mengeklaim bahwa penghadangan dilakukan demi menjalankan “instruksi atasan”.

Meski akses ditutup total, massa mahasiswa menolak mundur dan memindahkan titik orasi tepat di depan barisan penghadang untuk terus menyuarakan tuntutan mereka.

Merespons eskalasi tersebut, Koordinator Aliansi BEM Pasuruan Raya (BEMPAS Raya), M. Ubaidillah Abdi, melontarkan kecaman keras. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut bukan hanya mencederai demokrasi, tapi juga melanggar hak konstitusional.

“Ini sangat ironis. Kawan-kawan mahasiswa justru dilarang bersuara di kampusnya sendiri. Padahal, hak mengeluarkan pendapat dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945,” tegas Ubaidillah dalam keterangannya.

Ubaidillah juga memperingatkan adanya konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang menghalangi aksi damai, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

“Siapa pun yang memberi instruksi pembungkaman ini, harap baca kembali Pasal 18 UU Nomor 9 Tahun 1998. Menghalangi hak warga negara untuk berpendapat dengan kekerasan atau ancaman dapat dipidana penjara paling lama satu tahun. Penghadangan ini jelas melawan hukum,” paparnya.

BEMPAS Raya menyayangkan langkah pihak tertentu yang justru mempertemukan mahasiswa dengan elemen Banom NU di lapangan. Menurutnya, penggunaan kekuatan di luar otoritas pendidikan untuk menghadapi nalar kritis mahasiswa adalah cara lama yang tidak bijak.

“Kampus adalah ruang akademik untuk berdialektika. Jika pimpinan kampus berniat baik, seharusnya memfasilitasi dialog, bukan membiarkan mahasiswa dihadang di jalan oleh massa,” tambah Ubaidillah.

Meski berada di bawah pengawasan ketat massa penjaga, mahasiswa tetap konsisten menyampaikan poin-poin tuntutan kepada pimpinan universitas. Aliansi BEMPAS Raya menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga mendapatkan kejelasan.

Mereka mendesak pihak terkait memberikan klarifikasi secara terbuka dan meminta aparat kepolisian bertindak tegas. Penegakan hukum dinilai krusial agar praktik pengerahan massa untuk memberangus hak berpendapat mahasiswa tidak menjadi preseden buruk di masa depan.

Editor: M. Nuh